Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2 Berita PPPK Terbaru, Kemenag Terbitkan SE untuk Seluruh PNS dan PPPK, Wajib Baca!

 

Kementrian agama
Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali menyampaikan penyesuaian sistem kerja bagi pegawainya.

Penyesuaian sistem kerja ini diberlakukan sejak 24 Januari 2022 sebagai upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19, terutama varian Omicron.

Menurut Nizar, aturan ini tertuang dalam SE Sekjen Kemenag No SE 2 Tahun 2022.

Penerbitan SE bertujuan mengatur pelaksanaan sistem kerja bagi pegawai ASN Kemenag baik PNS maupun PPPK.

"Ini agar pelaksaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Kemenag berjalan efektif dan efisien. Namun, tetap memerhatikan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19,” terang Nizar di Jakarta, Jumat (28/1).

Baca juga : BKH PGRI Dukung Honorer Dihapus Asalkan Diangkat PNS atau PPPK Tanpa Tes, Apakah Anda Setuju?

Pegawai yang berusia lebih dari 55 tahun lanjutnya, diminta melakukan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (WFH).


Berikut ketentuan penyesuaian sistem kerja bagi ASN baik PNS dan PPPK Kemenag:

1. Pegawai yang berusia lebih dari 55 tahun agar melakukan tugas kedinasan dari rumah (WFH).

2. Staf ahli, staf khusus, pemimpin unit eselon I dan unit eselon II, rektor dan ketua perguruan tinggi keagamaan negeri, kepala Kanwil Kemenag provinsi, kepala Kankemenag kabupaten/kota, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) tetap berdinas masuk kantor dengan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa.

3. Bagi pegawai yang berdinas secara WFH, tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah.

4. Pegawai yang menggunakan transportasi umum, jarak tempat tinggal jauh atau keterbatasan lain bisa melaksanakan WFH dengan tetap memerhatikan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja dan keterwakilan pegawai di setiap unit kerja.

5. Bagi pegawai yang sakit dianjurkan tidak masuk kantor dan harus melapor kepada atasan.

6. Pemimpin unit eselon I dan unit eselon II, rektor dan ketua peguruan tinggi keagamaan negeri, kepala Kanwil Kemenag provinsi, kepala Kankemenag kab/kota, dan kepala unit pelaksana teknis tidak memerintahkan pegawai untuk lembur pada saat ini, jika tidak terdapat keadaan mendesak.

7. Kepala satuan kerja menyampaikan dan memastikan pelaksanaan surat edaran ini kepada pejabat ppp l dan pegawai di bawahnya.

Baca juga : Daftar Formasi yang Dibutuhkan pada Seleksi PPPK 2


Komisi A Soroti Proses PPPK Guru

Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi di Kantor BKD Kabupaten Tegal, baru-baru ini, membahas penetapan NI PPPK. (foto ayuandani dwi purnama sari)

SLAWI – Proses pemberkasan peserta yang lolos Seleksi Kompetensi (Selkom) rekrutmen PPPK Guru Tahap II 2021 kini telah dibuka. Pemberkasan yang dimulai pada 19 Januari hingga 4 Februari 2022 itu diperlukan untuk melanjutkan proses usulan penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di tiap-tiap daerah di Jateng. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Fuad Hidayat, saat berdiskusi di Kantor BKD Kabupaten Tegal, baru-baru ini.

Baca juga : Apa Itu Honorer K2


“Memang, permasalahan soal penetapan NI PPPK itu menjadi wewenang pusat. Namun, kami Komisi A merasa harus mengetahui permasalahan apa yang terjadi di daerah sehingga kami punya data mikro dan makro kalau kami ke Kemenpan atau Kemendikbud nanti,” kata Politikus PKB itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal Mujahidin menjelaskan permasalahan yang dihadapi saat tahap pertama yaitu adanya peserta yang mendapat afirmasi D tetapi yang bersangkutan sudah dianulir sebagai eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Ada juga peserta yang mengabdi di sekolah negeri kalah dengan peserta dari sekolah swasta karena peserta yang mengabdi di sekolah swasta itu sudah memiliki sertifikat pendidik.


Formasi juga terisi oleh peserta yang mengabdi di sekolah swasta dan masih adanya peserta eks THK-II yang tidak lulus.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dan konsultasi langsung ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat dan Kemendikbud di Jakarta.

Baca juga : Cara Mengecek Akun SIMPKB Yang Ganda

Dengan hasil, BKN pusat menghapus afirmasi D (eks THK-II) kepada peserta yang dianulir sebagai peserta eks THK-II. Dan Kemendikbud memperbolehkan peserta yang sudah tidak aktif mengajar tapi mendapat afirmasi B dan dinyatakan lulus selkom antara tahun 2013-2020 yang terdata masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).

“Nantinya, akan ada koordinasi dan konsultasi dengan BKN pusat dan Kemendikbud untuk pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK guru tahap 3,” kata Mujahidin.

Sebagai informasi, peserta yang belum lolos dalam Seleksi Kompetensi II bisa mengikuti kembali ujian tahap tiga. Seleksi terakhir ini bisa diikuti oleh Guru non-ASN yang mengajar di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II dan Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai database Tenaga Honorer BKN yang tidak lulus seleksi kompetensi II. 

Seleksi tersebut juga bisa diikuti Guru Swasta yang mengajar di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II. Selain itu juga Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemdikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi II.

Inilah informasi PPPK guru terbaru yang bisa kami sampai kan semoga bermanfaat.


Post a Comment for "2 Berita PPPK Terbaru, Kemenag Terbitkan SE untuk Seluruh PNS dan PPPK, Wajib Baca!"

x