Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Komisi X DPR Minta Nadiem Buat Terobosan Hukum soal Guru Honorer Jadi PPPK

Segalainfo.com- Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud buat merumuskan terobosan hukum demi membagikan kepastian kepada guru honorer swasta yang lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja( PPPK). Nantinya guru tersebut hendak dikembalikan ke sekolah asal.

" Kami mendesak biar terdapat terobosan hukum, regulasi yang membolehkan untuk guru honorer swasta yang kemarin lolos dalam pilih PPPK sesi 2 itu senantiasa ditempatkan di sekolah- sekolah swasta tiap- tiap," kata Pimpinan Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu( 19/ 1/ 2022).

Syaiful Huda berkata nyaris 20 ribu guru swasta lolos PPPK berpindah ke negara. Sehingga baginya butuh ditempatkan di sekolah asal supaya tidak terjalin kekosongan di sekolah swasta.

" Sebab resikonya besar sekali, banyak sekolah swasta yang kehabisan guru terbaiknya, serta ini jumlahnya tidak sedkit nyaris 20 ribu. Jadi terjalin migrasi guru- guru honorer swasta itu nyaris 20 ribu," ucapnya.

" Semangatnya jangan hingga sekolah swasta yang sepanjang ini menopang proses pendidikan di Indonesia jadi terpuruk sebab guru terbaiknya apalagi kepala sekolahnya yang lolos PPPK kesimpulannya wajib mengabdi ke sekolah negara," sambungnya.

Dia mengaku tidak sependapat dengan Nadiem terpaut alibi banyaknya guru honorer yang mendaftar. Karena baginya dengan guru swasta lolos PPPK serta kembali ditempatkan di sekolah asal hingga bisa menolong kesejahteraan serta tidak memunculkan kekosongan.

" Sebab itu aku kurang sepakat dengan statement mas Nadiem yang mengantarkan mengapa guru honorer swasta kok banyak yang catatan, kata mas Nadiem tingkatan kesejahteraanya tidak terpenuhi di sekolah- sekolah swasta, nah alibi ini tidak pas. Memanglah sekolah swasta tidak sanggup menggaji mereka, mestinya kan pemerintah silih perlindungan berikan khasiat sekolah negara ataupun swasta dengan mereka lolos PPPK serta ditempatkan di sekolah tiap- tiap yang swasta itu, ini jadi pemecahan," tuturnya.

Tidak hanya itu, ia pula memohon supaya Kemendikbud membenarkan guru honorer yang lolos passing grade bisa langsung memperoleh formasi. Formasi ini diberikan tanpa butuh terdapatnya pengujian ulang

" Kedua terpaut isu guru honorer yang telah lolos passing grade tadi telah disepakati kita memohon Kemendikbud membenarkan jangan cuma mendesak terdapatnya pergantian Permenpan- RB. Tetapi kita memohon Mendikbud buat yakinkan guru yang lolos tidak harus pengujian lagi tetapi langsung buat memperoleh formasi," imbuhnya.

Dikenal tadinya, Mendikbud Nadiem Makarim melaksanakan rapat kerja bersama Komisi X DPR RI terpaut penilaian rekrutmen PPPK. Nadiem menguak proses rekrutmen guru honorer jadi PPPK sepanjang ini terkendala 2 perihal di Undang- Undang ASN.

" Aku rasa warga pula wajib ketahui kalau kita memiliki UU ASN, yang mengunci 2 perihal dalam rekrutmen PPPK," kata Nadiem dikala rapat kerja bersama Komisi X di gedung MPR/ DPR, Jakarta, Rabu( 19/ 1).

Nadiem menyebut UU ASN mengunci pihak swasta serta pihak negara wajib diberi peluang yang sama masuk pilih guru. Setelah itu perihal kedua merupakan pegawai ASN wajib bekerja di dalam pemerintahan.

" Awal UU ASN mengunci kalau baik dari pihak swasta ataupun negara wajib diberi peluang buat masuk dalam pilih guru, itu dikunci UU. Kedua merupakan pegawai ASN wajib bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini 2 perihal yang memanglah dikunci oleh UU ASN," katanya.

Nadiem lalu menarangkan 2 perihal seperti itu yang kesimpulannya pengaruhi 3 isu besar terpaut pilih guru honorer jadi PPPK. Baginya, terdapat sebagian guru yang lolos passing grade tetapi terkendala tidak menemukan formasi, terdapat sebagian guru yang lolos passing grade tetapi kalah oleh guru swasta, serta terdapatnya yayasan yang kesimpulannya kehabisan guru.


Post a Comment for "Komisi X DPR Minta Nadiem Buat Terobosan Hukum soal Guru Honorer Jadi PPPK"

x